Di Tengah Penyesuaian Fiskal, KNPI Apresiasi Pemkot Depok Tetap Jamin Kesehatan Warga Tidak Mampu
PDMDEPOK.COM – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Depok mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi warga tidak mampu, meskipun skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh tidak lagi dilanjutkan.
Ketua DPD KNPI Kota Depok, Tomy Sitorus, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah realistis dan bertanggung jawab di tengah dinamika penyesuaian fiskal daerah. Menurutnya, Pemkot Depok mengambil keputusan strategis agar program jaminan kesehatan tetap berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Pada saat UHC masih berjalan, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 500 ribu orang. Saat ini, melalui program Jaminan Kesehatan Kota Depok, penerima tercatat sebanyak 452.053 orang. Penyesuaian ini tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah, di mana Transfer ke Daerah mengalami pemotongan hingga Rp342 miliar,” ujar Tomy saat dihubungi, Selasa (13/01/2026).
Tomy menegaskan bahwa penghentian skema UHC secara menyeluruh tidak serta-merta menghilangkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Justru, kebijakan ini diarahkan agar layanan kesehatan lebih efektif, terukur, dan fokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Kami mengapresiasi Pemkot Depok karena tetap menjamin layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Penerima manfaat telah ditetapkan secara jelas, yakni keluarga pada desil 1 hingga desil 5. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan,” tegasnya.
Tomy juga menambahkan bahwa mekanisme akses layanan kesehatan bagi warga tidak mampu tetap mudah dan responsif. Dalam kondisi gawat darurat, masyarakat cukup mendatangi fasilitas kesehatan dengan membawa KTP atau NIK untuk langsung mendapatkan pelayanan.
“Secara prinsip, mekanismenya hampir sama seperti UHC, namun kini lebih tepat sasaran. Ini merupakan langkah kebijakan yang patut diapresiasi dan didukung bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Kota Depok, Andi Maulana, menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan secara masif agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman publik terhadap mekanisme layanan.
“Pemerintah perlu memastikan informasi ini tersampaikan dengan jelas sampai ke tingkat paling bawah. Jangan sampai warga tidak mampu ragu atau takut mengakses layanan kesehatan karena kurangnya informasi,” ujar Andi.
Ia juga menilai bahwa kebijakan jaminan kesehatan ini harus terus dievaluasi secara berkala agar tetap adaptif terhadap kondisi sosial dan fiskal daerah.
“Kami berharap ada evaluasi berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga tidak ada satu pun warga tidak mampu yang terlewat dari perlindungan kesehatan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Andi menegaskan komitmen KNPI Kota Depok untuk ikut mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.
“Kami berharap layanan kesehatan di Kota Depok ke depan semakin berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif. KNPI siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Andi.
