Pemuda Muhammadiyah Desak Investigasi Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita
PDMDEPOK.COM – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendesak Komisi VI DPR RI dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan terkait pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita yang diduga dilakukan oleh produsen yang memegang kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Hal ini disampaikan oleh Affandi Affan, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, di Jakarta pada Rabu (12/1/2025).
“Kami meminta Komisi VI DPR RI dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh kepada seluruh produsen minyak goreng pemegang Domestic Market Obligation (DMO) terhadap dugaan kecurangan takaran MinyaKita. Tindakan ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam menyediakan minyak goreng terjangkau,” ujar Affandi.
Affandi Affan yang juga dikenal sebagai advokat ini menekankan pentingnya pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan dalam proses pengawasan distribusi MinyaKita.
Menurutnya, keterlibatan ormas kepemudaan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi minyak goreng bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mendorong agar ormas kepemudaan dilibatkan dalam pengawasan distribusi MinyaKita oleh produsen pemegang DMO. Keterlibatan ini akan membantu memastikan tidak ada lagi kecurangan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Affandi mengajak Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk bekerja sama dengan ormas kepemudaan dalam mengawal ketahanan pangan nasional.
Kolaborasi ini, lanjut Affandi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi bahan pangan strategis.
“Kami siap bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawal ketahanan pangan nasional. Keterlibatan ormas kepemudaan dalam pengawasan akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat,” tegas Affandi.
PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat langsung dalam investigasi bersama pihak terkait kepada seluruh produsen minyak pemegang DMO guna memastikan distribusi MinyakKita sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami siap jika dibutuhkan untuk bersama-sama melakukan investigasi terkait dugaan kecurangan ini. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik,” tutup Affandi.
Dugaan pengurangan takaran MinyaKita oleh produsen telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Beberapa anggota Komisi VI DPR RI juga telah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini serta mencabut izin usaha produsen yang terbukti melakukan pelanggaran.
PP Pemuda Muhammadiyah berharap langkah-langkah tegas dan kolaboratif dapat segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program minyak goreng bersubsidi.
