Muhammadiyah, Capres-Cawapres, dan Politik Kebangsaan

PDM DEPOK – Oleh: Hamli Syaifullah*

Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas Islam yang merupakan bagian dari civil society telah memberikan sikap politik yang tegas untuk pesta demokrasi di tahun 2024. Salah satu sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah ialah politik kebangsaan dengan menitikberatkan terhadap politik moral. Sikap tersebut bagi Muhammadiyah esensinya wujud implementasi dari pandangan bahwa negara ini ialah darul ahdi wa syahadah.

Darul ahdi bagi Muhammadiyah ialah negara ini berdiri atas konsensus bersama yang telah diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa kita dahulu. Sedangkan darul syahadah dimaknai bahwa setiap individu harus menjadi saksi atas tegak lurusnya arah kiblat negeri ini. Sikap politik tersebut diterjemahkan oleh Muhammadiyah mulai dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah di seluruh pelosok tanah air.

Dengan demikian, seluruh Warga Muhammadiyah harus mampu memaknai darul ahdi wa syahadah dalam kehidupan sehari-hari—baik dalam konteks individu ataupun kehidupan kelompok. Sehingga adanya pemahaman terkait hal tersebut, Warga Muhammadiyah mampu berperan aktif dalam pembangunan Indonesia ke depannya.

Darul Ahdi wa Syahadah dan Dialog Terbuka

Sebagai upaya menterjemahkan darul ahdi wa syahadah dalam konteks pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, Muhammadiyah mengundang seluruh capres dan cawapres untuk berdialog secara terbuka dengan warga Muhammadiyah. Dialog antara capres dan cawapres dengan Warga Muhammadiyah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena berlangsung secara live di beberapa televisi dan media online lainnya. Hal tersebut sebagai upaya Muhammadiyah memberikan sumbangsih nyata untuk mengenalkan gagasan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Adapun tempat dialog terbuka, difokuskan di tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), yaitu: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada tanggal 22 November 2023; Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada tanggal 23 November 2023; dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) pada tanggal 24 November 2023.

Sayangnya, untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak dihadiri oleh calon wakil presiden, dengan alasan ada kegiatan lainnya. Tentu, hal tersebut sedikit membuat kecewa Warga Muhammadiyah. Karena, dialog terbuka tersebut diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai upaya untuk mengetahui Calon Presiden dan Wakilnya yang akan mengikuti kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Artinya, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan penuh keseriusan.

Bahkan keseriusan acara tersebut dibuktikan salah satunya dengan dipandu moderator secara langsung oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dengan panelis dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki kompetensi di masing-masing bidang. Sehingga keberadaan dialog terbuka antara calon presiden dan wakil presiden menjadi edukasi politik bukan hanya untuk Warga Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi untuk seluruh warga Indonesia.

Dari dialog terbuka tersebut, esensinya Muhammadiyah hendak mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar ikut menterjemahkan darul ahdi wa syahadah dalam konteks pesta demokrasi di tahun 2024. Dimana setiap warga Indonesia yang telah memiliki hak memilih untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan anggota DPD secara rasional. Pemilih rasional ialah seorang pemilih yang lebih mengedepankan para calon pemimpin dengan gagasan-gagasan segar dan mengesampingkan pragmatisme materil.

Perlu kita ketahui bersama bahwa pragmatisme materil jelang Pemilihan Umum (Pemilu)—masyarakat biasa menyebutnya sebagai politik uang atau serangan fajar, biasanya bertebaran secara masif dan terstruktur. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggiring suara agar terakomodasi pada satu calon. Bagi pemilih rasional keberadaan politik uang tak akan mampu menggoyahkan iman dirinya untuk memilih pemimpin bangsa yang memang layak untuk dipilihnya.

Dengan demikian, darul ahdi wa syahadah dalam konteks pesta demokrasi di tahun 2024 ialah menjadi pemilih yang cerdas dan meninggalkan politik uang. Keberadaan pemilih cerdas tentu akan menjadi sebuah ikhtiar untuk menyelamatkan bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang. Sehingga pasca pesta demokrasi akan menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumya di segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik Kebangsaan Muhammadiyah

Dialog terbuka Muhammadiyah dengan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden menjadi bukti bahwa Muhammadiyah ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia. Tentu politik yang dipilih oleh Muhammadiyah ialah politik kebangsaan. Politik kebangsaan ialah politik yang bukan semata-mata politik elektoral untuk menggiring masyarakat memilih satu pasangan calon tertentu, akan tetapi politik kebangsaan Muhammadiyah menitikberatkan terhadap politik moral.

Politik moral ialah konsep politik sebagai sebuah alat meraih kekuasaan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas di dalamnya. Agama menyebut moral dengan istilah akhlakul karimah. Bahkan, saking pentingnya moral dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa “Sesungguhnya aku (baca: Nabi Muhammad) diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa keberadaan akhlak menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari—termasuk dalam kehidupan politik. Karena, bila kehidupan politik jauh dari nilai-nilai moral, tentu upaya mendapatkan kekuasaan akan menghalalkan segala macam cara—bahkan peraturan perundang-undangan pun sebagai bagian dari norma hukum akan diubah bila itu mampu memuluskan jalan menuju kekuasaan. Sehingga cara apa pun akan ditempuh, hal terpenting dirinya dan kelompoknya bisa mendapatkan kekuasaan seperti yang diinginkan.

Tentu, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan politik moral yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Maka, agar kehidupan politik tetap terintegrasi dengan nilai-nilai, politik moral harus terus diupayakan hidup di dalam aktivitas perpolitikan di Indonesia—baik politik praktis ataupun non-praktis. Sehingga dengan menghidupkan politik moral akan mampu menghasilkan manusia politik dengan moral politik yang tinggi.

Bahkan, Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society, dalam rangka mentransformasikan moral politik—terkhusus untuk kegiatan politik praktis, mendorong kader-kader terbaik untuk bergabung di dalam Partai Politik. Bergabungnya kader terbaik Muhammadiyah di berbagai partai politik, sebagai upaya diaspora dakwah Muhammadiyah di dalam Partai Politik untuk menegakkan moral politik di dalamnya. Merekalah yang akan membawa nilai-nilai keislaman di dalam aktivitas politik praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam politik non-praktis, moral politik diimplementasikan dalam bentuk edukasi politik—baik untuk internal Warga Persyarikatan Muhammadiyah ataupun masyarakat umum. Hal tersebut sebagai upaya agar seluruh warga Indonesia bisa terlibat aktif dalam politik non-praktis. Sehingga dengan ikut terlibat di dalam politik non-praktis, setiap warga negara akan ikut andil dalam menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Demikianlah sikap politik Muhammadiyah, dengan ruh utama darul ahdi wa syahadah.

*Dosen Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari-Depok