MPKS PP Muhammadiyah Lantik Pengurus HIDIMU Kalimantan Barat, Teguhkan Inklusivitas dan Kemandirian Ekonomi Dalam Hari Disabilitas Internasional
PDMDEPOK.COM – Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi melantik Pengurus Wilayah Himpunan Difabel Muhammadiyah (HIDIMU) Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/12/2025). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan “Difabel Festival” yang berlangsung meriah di GOR Stadion NPC Pontianak.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Asisten III Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Alfian Salam, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalbar Ishak Jumarang, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat. Selain itu, hadir pula jajaran pimpinan majelis, lembaga, organisasi otonom (ortom), pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta ratusan perwakilan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai daerah.
Sekretaris MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Jasra Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan HIDIMU bukan sekadar penataan struktur organisasi, melainkan langkah penting dalam mewujudkan nilai Fikih Difabel yang telah diputuskan Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subjek hukum, bukan objek belas kasihan.
“Muhammadiyah memandang isu difabel bukan lagi charity-based, melainkan rights-based. Sesuai amanat Muktamar ke-47 dan ke-48, gerakan ini melampaui layanan karitatif menuju advokasi kebijakan publik dan pemberdayaan komunitas,” tegas Jasra.
Dalam pemaparannya, Jasra juga menyerukan perubahan paradigma masyarakat terhadap disabilitas. Dengan merujuk pada Surat Al-Ankabut ayat 44 dan Al-Jasiyah ayat 13, ia menekankan bahwa keragaman kemampuan manusia adalah bagian dari kehendak dan kebesaran Allah.
“Lihatlah disabilitas sebagai ragam penciptaan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua adalah tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi mereka yang berpikir,” ujarnya.
Momentum pelantikan HIDIMU Kalbar juga dimanfaatkan untuk memperkuat Gerakan Ekonomi Inklusif (GEKIN). Data nasional menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas baru mencapai 44%, dengan tingkat serapan sektor formal hanya sekitar 0,02%. Melalui HIDIMU, MPKS berkomitmen mendorong akses kerja, pemberdayaan, serta pembukaan peluang usaha bagi difabel.
“Hambatan infrastruktur, stigma, dan minimnya akses pekerjaan harus kita pecahkan bersama. Kehadiran Pemda, OJK, dan KND menunjukkan sinergi nyata menuju Kalbar yang lebih ramah difabel,” tambah Jasra.
Acara pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal HIDIMU Kalimantan Barat dalam menjalankan peran sebagai ruang advokasi, pemberdayaan, serta fasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas secara berkelanjutan, selaras dengan semangat One Muhammadiyah for All.
Untuk diketahui, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) merupakan unsur pembantu pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, pemberdayaan, dan advokasi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lansia melalui pendekatan inklusif dan berkemajuan.
