Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Menilai OTT KPK Ketua dan Waka PN Jadi Momentum Bersihkan Lembaga Peradilan
PDMDEPOK.COM — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Organisasi kepemudaan Islam tersebut menilai peristiwa ini sebagai pukulan serius bagi marwah lembaga peradilan sekaligus momentum pembenahan sistem hukum secara menyeluruh.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Dodi Sutrisno, menegaskan bahwa langkah KPK merupakan bagian dari upaya menjaga supremasi hukum di Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lembaga peradilan adalah benteng terakhir keadilan, sehingga integritas aparatnya wajib dijaga. Namun demikian, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dodi.
Menurutnya, dugaan praktik korupsi di lingkungan peradilan sangat memprihatinkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, transparansi, dan integritas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Abu Reza menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi besar di tubuh lembaga peradilan.
“Kami mendorong Mahkamah Agung dan lembaga pengawasan peradilan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Reformasi peradilan tidak cukup hanya regulasi, tetapi harus menyentuh aspek moral, integritas, dan pengawasan yang berkelanjutan,” kata Abu Reza.
Reza juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap percaya pada proses hukum yang sedang berjalan.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa. Generasi muda harus ikut mengawal agenda ini agar tercipta tata kelola pemerintahan dan peradilan yang bersih,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah Kota Depok berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan menjadi titik balik dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan moral dalam mendorong pemerintahan dan sistem hukum yang bersih serta berintegritas.
Menutup pernyataan sikap tersebut, Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hikmah Kebijakan Publik, Hukum, HAM dan Advokasi, Andi Maulana, menegaskan pentingnya pengawalan publik terhadap proses hukum yang berlangsung.
“Peristiwa ini tidak boleh berhenti sebagai kasus individual semata, tetapi harus menjadi pintu masuk pembenahan sistemik di tubuh peradilan. Transparansi proses hukum, akuntabilitas lembaga, serta penguatan pengawasan publik adalah kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan,” ujar Andi Maulana.
Andi menambahkan bahwa peran organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga marwah hukum dan demokrasi.“Pemuda Muhammadiyah akan terus mengambil peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan konsisten dan tidak tebang pilih. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kepentingan,” pungkasnya.
