Refleksi HUT TNI 2026: Menjaga Kedaulatan, Merawat Persatuan untuk Indonesia Adil dan Makmur

PDMDEPOK.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan sekadar momentum untuk mengenang perjalanan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan kembali makna pertahanan negara dalam kehidupan kebangsaan. TNI lahir dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan tumbuh bersama dinamika bangsa. Karena itu, kekuatan TNI pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kekuatan rakyat, persatuan nasional, serta cita-cita Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan negara merupakan salah satu fondasi utama keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Namun, kedaulatan tidak semata-mata dimaknai sebagai kemampuan menjaga batas wilayah atau menghadapi ancaman militer. Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menentukan masa depannya sendiri, menjaga kepentingan nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah peran TNI perlu dipahami secara utuh sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bertujuan menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa.

Di tengah perubahan lingkungan strategis global, tantangan terhadap kedaulatan Indonesia semakin kompleks. Ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk konflik bersenjata. Perkembangan teknologi, keamanan siber, persaingan geopolitik, perubahan iklim, kejahatan lintas negara, disinformasi, hingga ketahanan pangan dan energi menghadirkan dimensi baru dalam persoalan keamanan nasional. Karena itu, kekuatan pertahanan tidak cukup hanya diukur melalui jumlah personel maupun alat utama sistem persenjataan, tetapi juga melalui kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, kemampuan intelijen, kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, serta kemampuan membangun kerja sama dengan berbagai komponen bangsa.

Pada titik inilah profesionalisme TNI menjadi semakin penting. TNI yang kuat adalah TNI yang memiliki kemampuan pertahanan yang memadai sekaligus menjunjung tinggi konstitusi, hukum, disiplin, dan prinsip profesionalitas. Modernisasi pertahanan perlu terus dilakukan secara terukur dan transparan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis serta kemampuan ekonomi negara. Kekuatan militer harus dibangun bukan semata untuk menunjukkan kapasitas, tetapi untuk memastikan negara memiliki kemampuan mencegah ancaman dan melindungi kepentingan nasional.

Namun, kekuatan pertahanan juga membutuhkan fondasi sosial yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan rakyat. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara TNI dan rakyat memiliki akar yang panjang. Rakyat bukan hanya objek yang harus dilindungi, tetapi merupakan bagian penting dari kekuatan nasional. Karena itu, kedekatan TNI dengan masyarakat perlu terus dirawat melalui komunikasi, pengabdian, kegiatan sosial, penanggulangan bencana, serta berbagai bentuk kontribusi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Hubungan TNI dan rakyat tersebut harus dibangun di atas prinsip saling menghormati dan kepercayaan. Kekuatan institusi tidak boleh menciptakan jarak dengan masyarakat. Sebaliknya, kehadiran TNI harus semakin memperkuat rasa aman dan keyakinan masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warga negara. Dalam konteks negara demokratis, profesionalisme TNI juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap supremasi hukum, konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Persatuan nasional menjadi fondasi berikutnya. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, agama, budaya, bahasa, wilayah, serta latar belakang sosial ekonomi. Keragaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Ketika perbedaan dikelola melalui dialog dan penghormatan, keberagaman menjadi sumber kekuatan. Sebaliknya, ketika perbedaan dipelihara menjadi prasangka dan konflik, ia dapat menjadi celah yang melemahkan ketahanan nasional.

Karena itu, merawat persatuan tidak dapat hanya diserahkan kepada negara atau institusi pertahanan. Persatuan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus memastikan kebijakan pembangunan tidak menciptakan kesenjangan yang semakin lebar. Institusi pendidikan harus menanamkan wawasan kebangsaan sekaligus kemampuan berpikir kritis. Masyarakat sipil perlu memperkuat budaya dialog. Sementara generasi muda harus menjadi bagian dari upaya membangun ruang publik yang sehat, termasuk dengan menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Tantangan lain yang tidak boleh diabaikan adalah kesenjangan pembangunan. Kedaulatan akan sulit memiliki makna substantif apabila masih terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, dan pelayanan publik. Pertahanan negara pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai keamanan dari ancaman eksternal, tetapi juga mengenai ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara yang masyarakatnya kuat, sejahtera, dan memiliki rasa keadilan akan memiliki fondasi pertahanan nasional yang lebih kokoh.

Oleh sebab itu, cita-cita Indonesia yang adil dan makmur harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan ketahanan nasional. Penguatan pertahanan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan manusia, pemerataan ekonomi, penguatan pendidikan, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Tidak boleh ada dikotomi antara pertahanan dan kesejahteraan. Keduanya justru saling menopang dalam membangun negara yang berdaulat.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa agenda yang perlu diperkuat. Pertama, modernisasi pertahanan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan perubahan karakter ancaman. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan harus menjadi prioritas, termasuk penguasaan teknologi digital, keamanan siber, kecerdasan buatan, dan kemampuan menghadapi ancaman multidimensi. Ketiga, hubungan TNI dan rakyat perlu terus diperkuat melalui program yang memberikan manfaat langsung sekaligus membangun kepercayaan publik.

Keempat, pendidikan kebangsaan perlu diarahkan bukan hanya pada hafalan sejarah, tetapi pada pembentukan kesadaran tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Kelima, pemerintah perlu memastikan pembangunan dan distribusi kesejahteraan berlangsung secara lebih merata agar tidak muncul ketimpangan yang berpotensi mengganggu kohesi sosial. Keenam, ruang dialog antara pemerintah, TNI, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda perlu diperluas agar kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional memiliki perspektif yang lebih komprehensif.

Kekuatan TNI tidak dapat berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari kekuatan nasional yang lebih luas. TNI membutuhkan rakyat yang percaya, pemerintah yang efektif, ekonomi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, teknologi yang maju, serta masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan. Sebaliknya, rakyat membutuhkan negara dan institusi pertahanan yang mampu memberikan rasa aman serta menjaga keutuhan bangsa.

HUT TNI hendaknya menjadi momentum untuk memperbarui komitmen tersebut. Menjaga kedaulatan bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan persatuan, keadilan, martabat, dan masa depan bangsa. Merawat persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan memastikan bahwa perbedaan dapat hidup dalam kerangka kebangsaan yang sama.

TNI yang kuat bersama rakyat pada akhirnya bukan hanya gambaran tentang kekuatan pertahanan, tetapi tentang kekuatan seluruh bangsa dalam menghadapi masa depan. Ketika pertahanan semakin profesional, hubungan TNI dan rakyat semakin kuat, pembangunan semakin berkeadilan, dan persatuan semakin kokoh, maka cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan sekadar slogan, melainkan tujuan yang terus diperjuangkan bersama. Dirgahayu TNI ke-81.

Penulis : Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja (Pemerhati Sosial Politik Pascasarjana Uhamka Jakarta, Wakil Ketua Forum Doktor Sospol UI, Wakil Ketua PDM Kota Depok, Tokoh Masyarakat Ciamis, Pebisnis).