Refleksi Hari Kesaktian Pancasila: Meneguhkan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
PDMDEPOK.COM – Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bukan sekadar agenda seremonial dalam kalender kebangsaan. Peringatan ini merupakan momentum reflektif untuk melihat kembali posisi Pancasila dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika politik, serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat, Pancasila dituntut tidak berhenti sebagai dasar negara dan simbol kebangsaan, tetapi hadir sebagai nilai yang hidup dalam perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara. Tema Hari Kesaktian Pancasila 2026, “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, mengandung pesan bahwa persatuan harus menjadi fondasi dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan.
Pancasila memiliki posisi fundamental karena dirumuskan sebagai titik temu dari keragaman Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, budaya, latar sosial, serta pandangan politik. Keragaman tersebut merupakan kekayaan, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan prinsip kebersamaan. Dalam konteks tersebut, Pancasila menawarkan kerangka nilai yang memungkinkan perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Persatuan Indonesia bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan membangun kesadaran bahwa keberagaman harus ditempatkan dalam tujuan kebangsaan yang sama.
Namun, refleksi terhadap Pancasila juga harus dilakukan secara kritis. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah masyarakat masih menghafal lima sila, tetapi sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan harus melahirkan sikap saling menghormati, kemanusiaan harus diwujudkan melalui penghargaan terhadap martabat setiap orang, persatuan harus tercermin dalam kemampuan hidup bersama, demokrasi harus dijalankan melalui musyawarah yang beradab, dan keadilan sosial harus hadir dalam kebijakan serta distribusi kesempatan yang setara. Pancasila akan kehilangan makna apabila hanya menjadi simbol yang dikutip dalam pidato, tetapi tidak menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
Tantangan aktual terhadap persatuan juga semakin kompleks. Perkembangan media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang bagi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, provokasi, dan polarisasi. Perbedaan pilihan politik, pandangan keagamaan, maupun identitas sosial terkadang berkembang menjadi pertentangan yang mengikis kepercayaan antarkelompok. Dalam situasi seperti ini, Pancasila perlu ditempatkan sebagai etika bersama dalam menggunakan kebebasan. Kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, sementara perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau meniadakan kelompok lain.
Persatuan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan. Sulit membangun persatuan yang kokoh apabila sebagian masyarakat merasa tertinggal, tidak memperoleh kesempatan yang setara, atau tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan ruang partisipasi. Karena itu, sila kelima memiliki hubungan yang erat dengan sila ketiga. Persatuan bukan hanya persoalan membangun rasa memiliki terhadap bangsa, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. Keadilan sosial menjadi salah satu prasyarat penting bagi lahirnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sesama warga.
Dalam konteks menuju Indonesia yang berdaulat, keadilan, dan kemakmuran, Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret. Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara mempertahankan wilayah dan kepentingan nasional, tetapi juga kemampuan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan rakyat. Begitu pula kemakmuran tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu dilihat dari kualitas hidup, kesempatan yang setara, perlindungan sosial, pendidikan, serta kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi orientasi substantif dalam pembangunan, bukan sekadar legitimasi normatif.
Generasi muda memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Mereka hidup dalam lingkungan yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya, terutama karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan Pancasila bagi generasi muda tidak cukup dilakukan melalui metode hafalan. Diperlukan pendekatan yang dialogis dan kontekstual, dengan menghubungkan nilai Pancasila pada persoalan nyata seperti toleransi, lingkungan, ketimpangan sosial, etika digital, demokrasi, kepemimpinan, serta partisipasi masyarakat. Dengan cara demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai nilai yang relevan dengan kehidupan mereka.
Solusi lainnya adalah memperkuat Pancasila sebagai budaya dalam ruang publik dan institusi negara. Nilai-nilai Pancasila perlu tercermin dalam kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, perilaku pejabat, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antar masyarakat. Masyarakat juga perlu memiliki ruang yang sehat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Kritik terhadap kebijakan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap persatuan, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik.
Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak seharusnya dimaknai hanya melalui kemampuan mempertahankan eksistensinya sebagai ideologi negara, tetapi juga melalui kemampuan nilai-nilainya menjawab persoalan kehidupan bangsa. Pancasila harus terus diaktualisasikan sesuai tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Merawat Pancasila berarti merawat persatuan, tetapi persatuan yang dimaksud bukan keseragaman. Persatuan adalah kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan, menyelesaikan persoalan melalui dialog, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Hari Kesaktian Pancasila 2026 pada akhirnya dapat menjadi momentum untuk memperbarui komitmen kebangsaan. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak akan lahir hanya dari slogan, melainkan dari kerja bersama yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam tindakan. Negara membutuhkan kebijakan yang berkeadilan, masyarakat membutuhkan budaya toleransi, dan generasi muda membutuhkan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna.
Jika Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kebijakan, pendidikan, demokrasi, dan kehidupan sosial, maka ia bukan hanya menjadi warisan sejarah, tetapi menjadi kekuatan moral untuk menuntun Indonesia menghadapi masa depan. Kesaktian Pancasila pada akhirnya terletak pada sejauh mana bangsa Indonesia mampu menjadikan nilai-nilainya sebagai praktik nyata dalam membangun kehidupan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Penulis: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja (Pemerhati Sosial Politik Pascasarjana Uhamka, Wakil Ketua Forum Doktor Sospol UI, Wakil Ketua PDM Kota Depok, Tokoh Masyarakat Ciamis, Pebisnis).
