PDM DEPOK, Oleh: David Efendi*
Di tengah rezim kebijakan efisiensi anggaran negara, perpustakaan dan program literasi kembali berada pada posisi yang rentan. Realokasi anggaran untuk berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi mempersempit ruang gerak perpustakaan publik yang selama ini menjadi simpul penting pembelajaran masyarakat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa denyut literasi di Indonesia tidak pernah hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Ia bertahan karena ditopang oleh “otot-otot literasi kerakyatan”: komunitas membaca, perpustakaan komunitas, rumah baca, taman pustaka, hingga relawan yang menghidupkan budaya membaca dari arus bawah.
Teruslah berliterasi, berkarya, jangan andalkan negara. Kira-kira pesan Cak Nun jika ketemu pegiat literasi. Kita teruskan apa yang sudah dimulai, musti negara lepas tangan dan lari dari tanggungjawab menverdaskan anak bangsa—dengan atau tanpa kebijakan pemangkasan anggaran kirim buku ke daerah secara dramatis. Kita musti punya otot kawat balung wesi di dalam mengadapi paceklik kerja literasi negara. Tanpa itu, kita akan mati tanpa makna begitu saja.
Literasi kerakyatan lahir dari kesadaran bahwa membaca bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan praktik membangun warga negara yang kritis. Ketika negara mengalami keterbatasan fiskal, komunitas justru sering menjadi aktor yang menjaga agar akses terhadap pengetahuan tidak terputus. Di banyak desa, kampung kota, hingga wilayah pinggiran, perpustakaan komunitas menjadi ruang belajar yang lebih hidup dibandingkan bangunan megah yang minim aktivitas.
Sebelum tidur berharap bangun tidur ada perubahan di republik ini. Ternyata masih suram dan kita ada di titik terendah sebagai WNI. Itu kira kira perasaan hancur lebur sebagian saya, atau kita. Mungkin kamu juga.
Ini adalah fakta yang terjadi. Pada tahun 2016-2018 PT Pos Indonesia menggratiskan pengiriman buku gratis ke komunitas literasi dan antar komunita. Bisa dari perorangan dan kelompok. Penerima manfaat sangat luas. Ratusan juta hingga tembus 1 miliar rupiah sebulan kalau di rupiahkan. Tercatat di dalam slip bukti pengirimanab harga asli dan tertulis nol rupiah. Free cargo literasi. Inisiatif masyarakat literasi dengan dukungan PT Pos ini dahsyat. Jelas sekali manfaat dan maslahat. Saat PT Pos sempoyongan menahan beban lalu ada prakarsa untuk agar dilanjutkan oleh kemendikbud. Waktu itu menterinya dari Muhammadiyah yaitu Pak Muhajir Effendy. Tarik ulur dab ulur lagi hingga batal total. Maunya kemendikbud, buku harus disortir. Nalar kuasa dan sensorship. Kebanyakan prasangka pada rakyat penggerak literasi. Kalau sensor? Siapa yang sensor. Saya dengar dari Mas Nirwan Arsuka, pendiri Pustaka bergerak, bahwa buku buku sumbangan warga dikirim dulu ke kementerian pendidikan untuk dicheck(pikiranku udah liar). Ini bakal tak berjalan. Yes. Kenyataan.
Enam tahun kemudian, kembali menteri dijabat oleh salah seorang angggota PP Muhammadiyah. Sekumnya. Pak Abdul Mu”ti. Walau pengurangan anggaran itu, slowly but sure, sudah dimulai rezim Jokowi sebagaimana yang dipotret oleh Moh Ilham Hamudy dalam buku tebalnya ihwal literasi di daerah. Keluhan akan minimnya anggaran di semua perpusda di Indonesia didokumentasikan dengan apik. Intinya kondisi merana, lebih buruk dari istilah tidak baik baik saja. Anggaran tidak dikurangi saja program literasi kita ini kayak serasa involusi. Kalaupun ada progres itu sifatnya super gradual atau inkremental. Itupun perlu resolusi gambar harus ditinggikan betul.
Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2026 yang turun drastis hampir separuh (dari Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar) berdampak langsung pada penghentian program distribusi buku “Satu Lokus 1.000 Buku” ke daerah-daerah. Barangkali betul kata teman kita:” tak usah kaget, emang negara pernah anggap perpustakaan dan buku penting?” Saya tidak membantah karena anak muda yang jadi wapres itu bukan pecinta buku. “Lebih suka bal-balan atau main padel.”
Sorry to say, anggaran perpustakaan dipangkas paling dahsyat sepanjang sejarah republik ini berdiri pada periode menteri pendidikan kita dijabat oleh “Muhammadiyah” . Jadi dua menteri yang kita banggakan ini ternyata ada pada situasi titik balik peradaban literasi. Satu tidak mau melanjutkan program free cargo literasi mungkin karena ini branding pt pos dan masy sipil. Bukan idea mendikbud jadi malas melanjutkan. Kedua, zaman pembabatan total anggaran perpustakaan dan merasa semua baik baik saja kecuali kepala perpusnasnya yang curhat perihal situasi buruk anggaran. Situasi ini secara provokatif saya sebut sebagai negara lepas tangan. Lari dari tanggungjawab melanjutkan tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jadi kita harus bagaimana? Atau pak Prabowo dan pembantunya yang bagaimana??
Otot literasi
Harus penuh kesadaran, kekuatan utama gerakan literasi bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada jejaring sosial yang menopangnya. Menurutnya, “Perpustakaan komunitas bukan sekadar tempat menyimpan buku. Ia adalah ruang tumbuh warga, tempat pengetahuan dipertemukan dengan pengalaman hidup sehari-hari.” Pandangan ini mengingatkan bahwa perpustakaan rakyat bekerja sebagai institusi sosial, bukan semata institusi administrasi.
Karena itu, ketika anggaran negara menyusut, strategi bertahan tidak cukup hanya menunggu bantuan pemerintah. Komunitas literasi perlu memperkuat modal sosial yang selama ini menjadi fondasinya. Pertama, memperluas kolaborasi. Sekolah, kampus, organisasi masyarakat, pelaku usaha lokal, hingga komunitas seni dapat menjadi mitra dalam menyediakan buku, ruang belajar, atau tenaga sukarela. Kolaborasi membuat biaya operasional tidak lagi ditanggung oleh satu pihak.
Kedua, mengembangkan ekonomi gotong royong. Banyak perpustakaan komunitas mulai menghidupkan usaha kecil seperti kedai kopi, penjualan buku bekas, lokakarya menulis, kelas membaca, hingga program donasi rutin dari anggota komunitas. Pendapatan tersebut memang tidak besar, tetapi cukup menjaga keberlangsungan aktivitas harian. Model seperti ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan literasi tidak selalu identik dengan ketergantungan pada hibah.
Ketiga, memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan interaksi sosial. Media sosial dapat menjadi ruang promosi, penggalangan dana, maupun penyebaran pengetahuan. Namun, esensi perpustakaan komunitas tetap berada pada perjumpaan antarwarga. Buku menjadi alasan berkumpul, sementara percakapan menjadi jalan membangun solidaritas.
Pendiri Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, sejak lama mengingatkan bahwa gerakan literasi harus mampu menjangkau kelompok yang selama ini jauh dari akses buku. Gagasannya menempatkan perpustakaan sebagai gerakan sosial yang mendatangi masyarakat, bukan menunggu masyarakat datang. Semangat tersebut menunjukkan bahwa literasi adalah soal keberanian membuka akses pengetahuan seluas-luasnya, bahkan ketika infrastruktur dan anggaran terbatas.
Di tengah efisiensi anggaran, perpustakaan komunitas juga perlu mempertegas perannya sebagai ruang demokrasi lokal. Di sanalah warga berdiskusi mengenai persoalan desa, lingkungan hidup, hak-hak warga, hingga peluang ekonomi. Literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca teks, tetapi berkembang menjadi kemampuan membaca realitas. Dalam konteks ini, perpustakaan menjadi pusat pembentukan modal kewargaan yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia.
Relawan Sepanjang hayat
Soal pengiriman buku gratis yang dulu berjalan itu dari PT Pos, perpusnas bersama pustaka bergerak forum tbm bertemu pt pos dan berhasil dua tahun kurang atau 18 bulan jika tak salah. Biaya dari pt pos yang menanggung. Perpusna kontribusi hibah Buku2 yang dikirim kan okeh komunitas ke komunitas lain seperti serikat taman pustaka yang menyalurkan buku buku ke jaringan taman pustaka di berbagai sudut tanah air
Kemendikbud saat itu saya kira tidak punya itikad baik melanjutkan. Bang Nirwan kontak saya agar mengontak orang di KSP dan stafsus kemendikbud. Sudah saya lakukan tapi faktanya adalah PHP. So bubarlah free cargo literasi dan relawan terus bergerak sampai hari ini. Artinya, sebenarnya toh tidak benar-benar bergantung pada belas kasih pemerintah.
Gerakan literasi akan bertahan selama masyarakat merasa memiliki perpustakaannya. Buku mungkin dibeli dengan uang, tetapi komunitas dibangun oleh rasa saling percaya.Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa investasi terbesar dalam gerakan literasi bukanlah rak buku, melainkan manusia yang bersedia berbagi waktu, tenaga, dan pengetahuan. Ini yang kemudian kita kenal sebagai kerja kerelawanan sepanjang masa.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran dengan atau tanpa dalih apapun,seharusnya tidak dipahami sebagai akhir dari gerakan literasi karena negara sendiri bukan satu-satunya aktor. Ada penulis, toko buku, komunitas, organisasi, NGO, pelapak, loper koran, media online, dan siapa saja dapat menjadi pejuang literasi melalui cara dan gaya masing-masing. Justru pada masa-masa sulit itulah otot-otot literasi kerakyatan diuji. Kita musti menang dari ujian itu dan makin kuat otot-otor serikat perliterasian.
Semakin kuat jejaring komunitas, semakin besar peluang perpustakaan rakyat bertahan dari keguncangan dan krisis. Negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi masyarakat pun memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga api pengetahuan tetap menyala-menerangi pikiran dan sanubari. Dari rumah baca sederhana di gang sempit, di emperen, di ruang-ruang hidup manusia, di pinggir Pantai, di pengajian, di selokan, di bawah ril kereta dan landasan terbang pesawat, di becak, di kedai cilok, di taman pustaka masjid di kampung-kampung, dan perpustakaan bergerak yang menjangkau pelosok, masa depan literasi Indonesia sesungguhnya sedang dirawat oleh kerja-kerja sunyi orang-orang perbukuan yang beriman kuat bahwa membaca adalah fondasi kemerdekaan dan kemajuan pikiran, sedangkan bangsa maju adalah bangsa yang membaca. Itu yang saya juga aminkan dalam doa-doa keseharian.
*Ketua Serikat taman Pustaka, Pegiat Rumah Baca Komunitas
