UI-Muhammadiyah Jalin Kerja Sama, Haedar Nashir Tekankan Pentingnya Peran Intelektual dalam Perubahan Sosial
PDM DEPOK – Universitas Indonesia (UI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang berlangsung di Balai Sidang UI, Depok, Senin (13/4/2026). Acara ini dirangkaikan dengan Kuliah Umum bertajuk “Intelektual Masyarakat Sipil dan Perubahan Sosial” yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si.
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU., menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan pertemuan dua kekuatan penting bangsa, yaitu dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil. Menurut dia, akademisi membawa kedalaman ilmu dan ketajaman analisis, sementara masyarakat sipil membawa kepekaan sosial serta energi perubahan. Sinergi keduanya dianggap sebagai pondasi penting untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkeadaban.
Nota kesepakatan ini menjadi landasan bagi implementasi berbagai program konkret, seperti program studi lanjut yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara terstruktur dan berkesinambungan. Selain itu, terdapat program percepatan fast track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan studi secara lebih efisien tanpa mengurangi mutu pembelajaran.
Universitas Indonesia juga menginisiasi program double degree dengan universitas-universitas lokal di bawah naungan Muhammadiyah guna memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan dalam negeri serta mendorong penguatan kapasitas (capacity building) agar perguruan tinggi di berbagai wilayah dapat tumbuh bersama. Melalui kerja sama ini, diharapkan lahir sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, adaptif, serta mampu menjawab tantangan global.
Intelektual ‘Ulil Albab’
Dalam kuliah umumnya, Prof. Haedar Nashir menekankan bahwa seorang intelektual tidak boleh jauh dari realitas masyarakat. Ia memperkenalkan konsep intelektual sebagai Ulil Albab atau Arosihuna fil ilm, yakni sosok yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus ketajaman berpikir yang mampu memberikan solusi bagi masalah bangsa serta membebaskan masyarakat dari kegelapan.
Haedar juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari dampak negatif digitalisasi yang menggerus nilai etika hingga fenomena perubahan demografis di mana penduduk kini lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan. Ia memperingatkan bahwa tanpa landasan nilai yang kuat, teknologi dan perubahan sosial dapat menjungkirbalikkan tatanan moral yang selama ini menjaga keadaban publik.
Kritik terhadap Liberalisasi Politik
Menanggapi tantangan pascareformasi, Haedar memberikan catatan mengenai liberalisasi yang luar biasa dalam kehidupan politik dan ekonomi. Ia menilai demokrasi saat ini sering kali hanya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan atas nama rakyat, namun tanpa disertai kemampuan kontrol yang cerdas dari rakyat itu sendiri.
Ia mengajak para elite untuk kembali menghidupkan semangat musyawarah dan kebijaksanaan sesuai sila keempat Pancasila. “Semangat bermusyawarah harus dikembangkan melalui uji publik yang nyata dalam setiap rancangan undang-undang, sehingga keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab kolektif dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” tegasnya.
Kemandirian dan Teknokrasi Muhammadiyah
Terkait penguatan aspek teknokrasi, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah berupaya menjadi organisasi yang profesional dan mandiri secara ekonomi. Hal ini bertujuan agar organisasi memiliki kemampuan nyata dalam memberdayakan masyarakat di garis depan tanpa harus terus bergantung pada pihak lain. Ia menegaskan bahwa orientasi teknokratis Muhammadiyah tetap berpijak pada nilai dakwah dan kemanusiaan.
Acara ditutup dengan pertukaran cendramata antara UI dan PP Muhammadiyah serta sesi foto bersama seluruh jajaran pimpinan kedua lembaga, termasuk para rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) yang turut hadir sebagai bentuk kolaborasi kolektif. (sol)
